Recent Posts

Sample Text

Monday, December 5, 2011

INDUSTRIALISASI, URBANISASI, DAN DEGRADASI LINGKUNGAN PERKOTAAN: KASUS PERMUKIMAN KUMUH (bagian 3)


Kembali ke Bagian 2 
Akibat bekerjanya faktor-faktor demografi (migrasi) ini, kota menghadapi masalah serius karena tidak diiringi dengan kebijakan penataan ruang dan ekonomi yang dinamis untuk menampung orang-orang yang berbondong-bondong memadati kota. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah perdesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat perdesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang terbatas
Kawasan kumuh terjadi  akibat tidak seimbangnya pertambahan jumlah perumahan yang disediakan di kota dengan pertumbuhan penduduknya. Apabila dicermati angka-angka dari BPS, memang terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, yaitu pada tahun 1980-1990 sebesar 1,97 % dan pada tahun 1990-2000 sebesar 1,49 % serta  periode 2000-2004 sebesar 1,43 (Indikator Kesejahteraan Rakyat 2004). Akan tetapi, hingga tahun 2003 masih terdapat sekitar 4,3 juta unit rumah yang belum terpenuhi (backlog) dengan kebutuhan tambahan kurang lebih 0,8 juta unit per tahun (Rakorbangpus Depkimpraswil, Juli 2003). Tingginya backlog ini disebabkan oleh adanya gejala perubahan struktur keluarga dari extended family menjadi nuclear family (diasumsikan satu keluarga sama dengan satu rumah tangga). Gejala ini disimpulkan dari laju pertumbuhan rumah tangga yang jauh lebih tinggi, yakni 2,87 % selama periode 1990-2000 daripada laju pertumbuhan penduduk, yakni 1,49 % periode yang sama (Statistik Indonesia, 2002).
Dapat dibayangkan dengan backlog 0,8 juta unit rumah per tahun, maka pada masa mendatang akan terjadi peningkatan perumahan kumuh yang terkonsenrasi di perkotaan. Keadaan ini akan menjadi ancaman serius bagi pengambil kebijakan maupun bagi lingkungan fisik dan sosial. Pada umumnya kawasan kumuh yang terjadi secara spontanitas ini menjadi kawasan yang permanen dan secara sengaja menempati lahan-lahan yang tidak layak huni dan tidak sesuai peruntukannya (squatters).
Permasalahan-permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan variabel demografi sebagaimana diuraikan di atas lazim disebut dengan urbanisasi berlebih. Istilah ini sudah lama dikenal. Todaro dan Jerry Stilkin dalam Manning dan Effendi (1991: 8) menyebut istilah urbanisasi berlebih sebagai suatu keadaan tidak mampunya kota-kota menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai untuk penduduk yang bertambah dengan pesat. Selanjutnya kedua penulis menjelaskan adanya tiga gejala sosial ekonomi bagi kota-kota negara berkembang yang sedang membangun negaranya dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga gejala itu adalah:
1.    Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar dan semakin meningkat.
2.    Proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin semakin berkurang.
3.    Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai.
Ragam masalah yang dijumpai di perkotaan sebagai suatu fenomena urbanisasi berlebih sangat erat kaitannya dengan industrialisasi yang diterapkan oleh suatu negara. Seperti dinyatakan oleh Todaro dan Jerry Stilkin dalam Manning dan Effendi (1991: 11), kebanyakan negara berkembang mengabaikan sektor pertanian untuk mendapatkan sumberdaya dalam meningkatkan usaha industrialisasi dan urbanisasi. Pembangunan pertanian yang berorientasi pada industrialisasi pertanian tidak mampu mengangkat harkat hidup mayoritas petani di pedesaan. Sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian di Indonesia mengenai dampak revolusi hijau, ternyata pembangunan pertanian hanya menguntungkan golongan minoritas petani berlahan luas di pedesaan. Penelitian Ikin Sadikin dan Purwanto (2003) menunjukkan bahwa revolusi hijau di Indonesia memang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan. Akan tetapi, peningkatan produktivitas ini hanya menguntungkan petani berlahan luas sementara petani kecil tidak banyak menerima manfaat dari kenaikan hasil per satuan lahan tersebut.
Sementara di sisi lain pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk proyek-proyek industrialisasi yang berpusat di perkotaan atau daerah pinggiran kota. Ketidakseimbangan sektor pembangunan serta kekeliruan dalam pembanguan pertanian dan pedesaan ini menyebabkan berduyun-duyunnya penduduk desa mendatangi kota untuk mengadu nasib dan mencari nafkah di sektor industri perkotaan.  Migrasi yang pesat berlangsung terus menerus karena tingkat pertumbuhan penduduk daerah pedesaan tetap tinggi, kemiskinan di desa semakin meningkat, dan upah serta pendapatan di kota tetap tinggi dibandingkan dengan keadaan di pasar bebas (Todaro dan Jerry Stilkin dalam Manning dan Effendi, 1991: 12).
Secara teoritis hubungan desa-kota di negara-negara berkembang (developing countries) dapat dikaji dari aspek yang paling dominan yaitu aspek ekonomi, lingkungan hidup dan politik. World Bank (2000) menyebutkan setidaknya ada empat kunci untuk memahami kaitan desa-kota, terutama di era globalisasi saat ini. Keempat kata kunci tersebut adalah kesalingtergantungan ekonomi, penyumbang ekonomi nasional, keberlanjutan lingkungan, dan pemerintahan serta partsipasi rakyat. Dengan membahas empat aspek ini, World Bank melihat kota dan desa sebagai satu bagian tak terpisahkan dalam wilayah teritorial suatu negara. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lainnya. Upaya memajukan desa dan kota harus dilakukan bersamaan dengan memperhatikan kesalingtergantungan satu sama lain.
Fakta di Indonesia menunjukkan fenomena sebaliknya. Pembangunan mencerminkan hubungan desa-kota yang timpang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di pedesaan daripada di perkotaan. Bahkan kemiskinan akibat pembangunan yang timpang (bias kota) itu berlanjut hingga periode krisis ekonomi. Menurut BPS, memang disebutkan pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan baik di kota maupun di desa. Sebagaimana dilaporkan dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat 2004, penduduk miskin Indonesia menurun dari 47,9 juta orang (23,4 %) pada tahun 1999 menjadi 36,1 juta orang (16,7 %) pada tahun 2004. Kesenjangan tampak antara desa dan kota, dimana jumlah penduduk miskin di desa mencapai 32,3 juta orang (26 %) pada tahun 1999 menjadi 24,8 juta orang (20,1 %) sedangkan penduduk miskin kota menurun dari 15,6 juta orang (19,4 %) pada tahun 1999 menjadi 11,3 juta orang (12,1 %) pada tahun 2004. Perkembangan penduduk miskin ini disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Juta) Tahun 1999-2004
Tahun
Perkotaan
Pedesaan
Perkotaan + Pedesaan
1999
15,6
(19,4)
32,3
(26,0)
47,9
(23,4)
2000*
12,3
(14,6)
26,4
(22,4)
38,7
(19,1)
2001**
8,6
(9,8)
29,3
(24,8)
37,9
(18,4)
2002***
13,3
(114,5)
25,1
(21,1)
38,4
(18,2)
2003
12,3
(13,6)
25,1
(20,2)
37,3
(17,4)
2004
11,3
(12,1)
24,8
(20,1)
36,1
(16,7)
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2004, BPS.
Keterangan:            *    Khusus Aceh dan Maluku merupakan Angka estimasi
                                **   Khusus Aceh merupakan angka estimasi
                                ***  Khusus Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua merupakan angka estimasi
                                Angka dalam kurung adalah persentase penduduk miskin.

Angka kemiskinan yang tinggi di pedesaan ini bila dikaitkan dengan kebijakan pembangunan negara yang berorientasi pada modernisasi dapat dipandang imitasi pemerintah Indonesia yang ahistoris dalam memilih pendekatan pembangunan. Indonesia berasumsi dengan menjadikan modernisasi di negara-negara Barat (Amerika dan Eropa) akan dapat membangun negaranya dengan pertumbuhan ekonomi tinggi serta meningkatkan terbentuknya kota-kota baru (urbanisasi) yang identik dengan kemodernan.  Sementara situasi demografi negara Indonesia –juga negara berkembang pada umumnya, menunjukkan perbedaan dimana pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Permasalahan pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan penting dalam pembangunan, dimana jumlah penduduk juga harus diiringi dengan kualitas yang memadai untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya pembangunan.

Lanjutkan ke Bagian 4

0 comments:

Post a Comment